Selasa , September 21 2021
Home / News Update / Jajaran Satreskrim Polres Ciamis Berhasil Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa.

Jajaran Satreskrim Polres Ciamis Berhasil Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa.

Polres Ciamis – Seseorang berinisial AH (50) berhasil ditangkap polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Desa Nagarajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Tipikor penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa. Meliputi Dana Desa, ADD, Banprov, PBB, PAD Sewa Tower dan BPJS Ketenagakerjaan. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp.510.945.271,- Rabu pukul 09.30 wib s.d selesai (16/09/20)

Kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolres Ciamis tersebut dipimpin oleh Wakapolres Ciamis (Kompol H. Hidayatullah, S.H., S.I.K), didampingi Kasat Reskrim (AKP Bimantoro Kurniawan, S.I.K), Plt Kasubbag Humas Polres Ciamis (Iptu Magdalena NEB), Kanit Tipiter Satreskrim Polres Ciamis (Iptu Asep Misman, S.Sos) dan para wartawan dalam.

Kompol H. Hidayatullah menjelaskan tersangka tidak melaksanakan seluruh kegiatan dana desa tahap dua 2018 sebesar Rp.313 juta untuk pembangunan infrastruktur fisik. Tersangka memerintahkan bendahara menglokasikan anggaran itu untuk bayar hutang Kepala Desa ke suplier material dan pengembalian temuan pajak 2017.

Untuk anggaran penyelewengan dana Banprov tahun 2018 sebesar Rp.90 juta dikeluarkan Bendahara Desa dipakai untuk kepentingan pribadi Kades berupa pembayaran hutang. Dimana anggaran tersebut seharusnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur secara fisik di Desa Nagarajaya.

Sementara untuk uang PBB yang telah dipungut Bendahara Desa selaku kolektor desa sebesar Rp.25 juta dipinjam secara pribadi oleh Kepala Desa namun pembayaran hutang atas nama Pemerintah Desa. Sedangkan penggunaan anggaran pendapatan desa bersumber dari sewa tower itu digunakan untuk kepentingan opersional Kades pribadi.

Anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan 2018, Kompol H. Hidayatullah, S.H., S.I.K menjelaskan, digunakan secara pribadi. Yang seharusnya anggaran tersebut disetorkan untuk membayar BPJS.

“Atas perbuatannya itu, tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dab atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tipikor. Dengan ancaman minimal 4 tahun penjara maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya.

Wakapolres mengimbau kepada aparat pemerintah khususnya Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dipakai sebagaimana mestinya sesuai peruntukan. “Untuk kepentingan warga, jangan untuk pribadi. Anggaran itu untuk kepentingan desa dan kembangkan warga,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung dari awal hingga berakhir situasi dalam keadaan aman dan kondusif.

Humas Polres Ciamis

Check Also

Satuan Polisi Airud Polres Ciamis Laksanakan Patroli Di Kawasan Pantai Pangandaran.

Polres Ciamis – Patroli ini dilakukan dalam rangka upaya mendisiplinkan masyarakat untuk selalu menjalankan protokol …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *